×
Pusat Kajian Produk Halal UNMA Banten memiliki aplikasi android pecarian produk yang sudah bersertifikat halal. silakkan di download Apk Android PKPH

BPJPH: Revisi UU JPH Melalui UU Cipta Kerja Percepat Penyelenggaraan JPH

(PKPH,Jakarta)-Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama memastikan bahwa revisi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) ke dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membawa sejumlah implikasi positif dalam percepatan penyelenggaraan JPH. Hal itu diungkapkan oleh Plt Kepala BPJPH Mastuki saat menjadi narasumber Seminar Internasional bertema "A Legal Comparison on Halal Products Across Countries" yang diadakan oleh Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

"Direvisinya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membawa sejumlah implikasi positif dalam percepatan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Pertama, regulasi tersebut mendorong percepatan sertifikasi halal bagi aneka produk (barang dan jasa) untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah bagi pelaku usaha."jelas Mastuki melalui saluran daring dari Jakarta, Rabu (7/7/2021).

Kedua, lanjut Mastuki, UU Cipta Kerja memberi keberpihakan kepada para pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) dengan menyediakan berbagai kemudahan prosedur sertifikasi halal, termasuk dengan menyediakan pembiayaan gratis sertifikasi halal.

"Undang-undang Cipta Kerja juga menghadirkan penyederhanaan perijinan berusaha yang mudah, cepat dan meningkatkan investasi melalui perijinan tunggal atau One Single Submission." lanjut Mastuki.

Penyelenggaraan JPH di Indonesia berdasarkan amar dan amanat UU Cipta Kerja, lanjut Mastuki, juga melibatkan stakeholder atau pemangku kepentingan yang luas. Mulai dari kementerian, lembaga, instansi, perguruan tinggi, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), organisasi kemasyarakatan, dan lembaga keagamaan Islam.

Dalam paparannya, Mastuki juga menyatakan bahwa Indonesia adalah satu-satunya negara yang secara resmi mewajibkan sertifikasi halal melalui Undang-undang. Hal itu sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 4 UU JPH yang menyebutkan bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku UMK yang memenuhi persyaratan dilaksanakan dengan didasarkan atas pernyataan pelaku UMK atau self declare.

Perkembangan regulasi JPH melalui UU Cipta Kerja dan turunannya (Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021), lanjut Mastuki, memberikan banyak implikasi melalui percepatan layanan sertifikasi halal, fasilitasi pembiayaan sertifikasi halal bagi UMK, penataan kewenangan, kepastian hukum, yang kesemuanya mendorong pengembangan ekosistem halal di Indonesia. 

"Seluruh komponen bangsa baik itu kementerian, lembaga, instansi, MUI, LPH, organisasi kemasyarakatan, lembaga keagamaan Islam, perguruan tinggi, semua stakeholder terkait secara sinergis dapat membangun ekosistem jaminan produk halal di Indonesia sesuai peran dan fungsinya masing-masing." tambah mantan juru bicara Kemenag itu.

Hadir narasumber lain dalam seminar Rektor Universitas Bosowa Muhammad Saleh Pallu, Kepala Program Doktoral Dirasat Islam UIN Alaudin Makassar Amrah Kasim, Peneliti Halal IDE-JETRO Jepang Yuji Mizuno.

Sumber: BPJPH.halal.go.id 


Tags :

Bagikan ke :
Bagikan ke :